Petani yang Berdaulat
dalam praktiknya, negara (pemerintah) sebagai representasi dari seluruh masyarakat, di berikan mandat dalam mengatur dan menglola potensi kekayaan alam, secara maksimal dan adil sepenuhnya di pergunakan untuk kesjahtraan warga negara tanpa terkecuali. Ini menjadi konsekuensi logis dari adanya negara yang hadir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Namun, ini adalah gambaran yang kita idealkan, tapi realitas yang tersaji hari ini berbanding terbalik dengan apa yang kita lihat bersama di sekeliling kita. Negara masih belum mampu hadir dalam realitas masyarakat secara keseluruhan, apalagi di sektor pertanian yang kita bicarakan di atas. sektor yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat kita hari ini seakan menjadi kelas masyarakat yang masih tersisihkan dari kelas masyarakat yang lain. Petani yang belum mampu berdaulat atas tanah dan prodak pertanian yang di hasilkan, menjadi gambaran semakin terproletariatisasi kehidupan petani di negara kita. Data terakhir yang ada bahwa per maret 2016, angka kemiskinan indonesia mencapai 28,01 juta jiwa atau 10,86 persen dari jumplah penduduk. Dan dari data ini petani yang ada di desa-desa, menempati pringkat pertama dalam menyuplai masyarakt miskin indonesia..
Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kemiskinan yang menimpa para petani, dan masyarakat kita yaang berada di desa tersebut disebabkan oleh kurangnya etos kerja pada masyarakat, ataukah ada faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi
Corak peralihan
Untuk menjawab pertanyaan ini mungkin kita bisa merefleksikan kebelakang terlebih dahulu, terhadap perjalanan perekonomian yang pernah di alami negara kita. Pertama, kemiskinan yang terjadi kepada masyarakat kecil yang berada di akar rumput, bisa kita kaitkan dari sulitnya akses masyarakat terhadap daya beli barang konsumsi yang berkaitkan dengan kesehatan dan pendidikan serta kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain, kurangnya lapangan kerja alternatif disebabkan kurangnya produksi riel yang bisa menggerakkan perekonomian desa, reformasio agraria dengan pendistribusian lahan yang belum merata bagi masyarakat, menjadi penyebab belum bertumbuhnya sektor-produkti yanga ada di desa.
Kedua, persoalan pengaruh pasar global dan intervensi modal asing yang terlalu kuat mencekram negara kita, hal ini di muali pasca perang dingin, ketika persoaln ekonomi-politik di tarik keranah demograi, yang melahirkan program-program rezim saat itu, seperti KB, revolsi hijau, transmigrasi, yang berdampak kepada memudarnya lokalitas akibat penyeragaman. Yang seakan sukses di depan, namun pada akhirnya reformasi tersebut merombak habis sistem ekonomi kerakyatan yang ada, berubah menjadi sistem ekonomi kapital dan liberal. Dan dalam hal ini kesenjangan baik sosial maupun ekonomi menjadi akta yang tak bisa di elakkan, ketika dominasi dan hegemoni kapital, baik lokal maupun global sudah masuk keranah setruktural dan kultural di sebagian besar masyarakat kita. Terlebih bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani.
Di struktural, ini berkaitan dengan birokrasi dan kebijakan yang di keluarkan pemerintah, selama ini keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil yang ada di desa, tidaklah kuat di bandingkan dengan kebijakan ekonomi yang di buat bagi golongan eliet dan penguasa modal, kemeduhan atas akses ivestasi yang di berikan pemerintah, program-program ekonomi dari paket I-IV tidak ada satupun yang berkait erat dengan kebutuhan pokok bagi masyarakat, yang murah dan terjangkau. Mungkin keadaan ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Karl Marx, bahwa negara sebagai ekspresi politik kelas dominan. Jadi sangat wajar apabila eliet birokrasi di kuasai oleh pemilik modal (sebagai kelas dominan) maka kosekuensinya adalah, kebijakan-kebijakan yang di buat akan tidak jauh-jauh dari kepentingan pemilik modal tersebut. Bukan masyarakat kecil yang sepi akan modal.
Secara kulturalpun hegemoni itu mulai di tancapakan dan menciptkan budaya baru di tengah masyarakat pedesaan, seperti apa yang pernah di analisis oleh Karl Kautsky yang menaruh perhatianya pada perkembanganan kapitalisme di pedesaan proses tersebut di tunjang dari intervensi modal yang ada di kota yang bergerak ke desa-desa, sehingga mengeser sektor riel yang sudah mapan di desa, dan perubahan corak produksi masyrakat desa dari proses produksi subtansi kepada produksi komoditi, yang menyebabkan berubahnya produk pertanian, yang dahulu di jadikan bahan untuk kelangsungan hidup, untuk makan. Sekarang di jadikan komoditas yang diperjual belikan, yang tidak hanya untuk keperluaan substantif namun juga konsumtif, sehingga pada kesempatan tertentu terjadinya gagal panen, krisis pangan bisa melanda pada para petani, yang notabenbenya pemproduksi pangan. Ini sangat ironis.
Melihat hal-hal yang sudah di sebutkan tersebut, asumsi yang menyatakan bahwa kemiskinan yang terjadi atas dasar kurangnya etos kerja dari masyarakat kita, terlebih para petani terbantahkan secara jelas, karena toh dengan kekurangan dan kemiskinan yang melanda sebagian besar para petani kita saat ini, mereka para petani masih giat, setiap pagi ke sawah dan mengayunkan cangkul untk mengolahnya. Kemiskinan yang terjadi memang ada yang membuat dan mengkodisikan, yaitu sistem ekonomi-politik yang ada saat ini yang liberalistik dan kapitalistik.
Masyarakat berdaulat
Melihat akta yang sudah berjalan saat ini, jalan tengah yang dapat di tempuh dan paling rasional adalah caunter hegemoni bagaimana masyarakat mampu memotong dan keluar dari belenggu yang sangat mengasingkat tersebut.
Memang, berharap akan berubahnya sistem ekonomi-politik yang ada saat ini, merupakan suatu mimpi di siang bolong yang sangat berat dan lama untuk di wujudkan, apalagi perkembangan sistem ini semakin hari semakin pesat dengan corak-corak baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modren.
Namun sekali lagi perubahan itu tidaklah mustahil ketika kita mampu memberikan konsepsi dan rasionalisasi yang mampu menyingkap lapis-lapis hegemonik tersebut, mampu memberikan solusi dan alternati baru bagi masarakat petani, ketika jalan struktural sudah di tutup rapat-rapat, maka jalan yang paling memungkinkan adalah melihat potensi dan sekaligus menciptakan sistem baru yang mampu dierima dan sesuai dengan kontek latar masyarakat tersebut. Dengan demikian kedaulatan petani menjadi harapan bersama, petani yang berdaulat atas tanah dan prodak pertanianya.